- -

Pesan Idul Fitri Cak Imin: Mari Hilangkan Sekat Perbedaan

Minggu, 17 Juni 2018 | 06:47 WIB

Jakarta – Sejalan dengan semangat Idul Fitri 1439 H/2018 M, Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang kerap menjadi akar perselisihan.

Menurutnya, lebaran merupakan momen yang pas untuk merajut kembali tali silaturrahmi dan mengedepankan persatuan, kendati Idul Fitri kali ini dirayakan masih dalam tahun-tahun politik, sehingga bukan tak mungkin satu sama lain memiliki perbedaan pilihan dalam berpolitik.

“Setelah satu bulan berpuasa, kini tiba saatnya kita menyucikan diri. Mari hilangkan sekat perbedaan. Politik dinomorduakan dulu, silaturrahmi yang diutamakan,” kata Cak Imin sapaan Muhaimin, Sabtu (16/6) di Jakarta.

Cak Imin mengatakan, berpuasa selama satu bulan mengajarkan umat Islam untuk menahan diri tidak makan dan minum selama 13 jam. Ritual itu, kata Cak Imin, bermakna bahwa umat Islam harus senantiasa menahan diri dari kenikmatan duniawi dan berjuang meraih kenikmatan ukhrawi. 

Cak Imin menambahkan, Idul Fitri juga merupakan momentum untuk mengintrospeksi diri. Sebagaimana kata fitri yang bermakna suci, maka seyogyanya setelah perayaan Idul Fitri ada perubahan yang lebih baik dalam diri setiap muslim.

“Di Idul Fitri kali ini, semoga kita kembali bersih dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id